Deregulasi merupakan pembatasan atau penghapusan suatu aturan yang dianggap mampu untuk menghambat aktivitas ekonomi tertentu khususnya yang berkaitan dengan persaingan ekonomi dalam pasar bebas. Pembatasan atau penghapusan tersebut disinyalir sebagai bentuk hasil pemikiran yang menganggap hal tersebut tidak efisien, sehingga perlu untuk dikaji secara mendalam.
Sebagian pihak menganggap jika beberapa aturan yang ditetapkan pemerintah sebenarnya menjelma sebagai penghambat yang dapat mengganggu jalannya persaingan dalam ekonomi, sehingga perlu untuk meniadakan aturan tersebut demi pertumbuhan ekonomi yang semakin bernilai positif.
Namun, di sisi lain pembatasan atau penghapusan aturan tersebut jika tidak dikaji dan diawasi dengan tepat dapat memunculkan permasalahan baru yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, permasalahan seputar deregulasi sangatlah krusial karena melibatkan banyak pihak di dalamnya, sehingga perlu untuk mencermati segala mekanisme yang akan dilaksanakan jika ingin mewujudkan suatu deregulasi pada suatu aturan dalam pemerintah.
1. Kebijakan Dari Suatu Regulasi Dianggap Tidak Relevan
Salah satu alasan utama mengapa deregulasi tersebut ada karena adanya kebijakan-kebijakan dari suatu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali dianggap tidak relevan. Permasalahan terkait relevansi tersebut sejatinya bergantung pula pada situasi terkini dan waktu yang menjadi pokok perbandingan atas penilaian tersebut, sehingga perlu untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai apakah kebijakan tersebut masih layak diikuti saat ini atau tidak.
2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi
Beberapa peraturan seringkali justru membuat beberapa pihak yang berperan sebagai pelaku dalam pasar mengalami ketidakberdayaan akibat beberapa hal yang tidak sesuai dengan situasi pasar terkini. Jika hal tersebut terjadi maka pertumbuhan persaingan, minat beli, persaingan kompetitif justru akan sulit berkembang karena dibatasi oleh sekelumit aturan tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi taruhannya.
3. Guna Meningkatkan Nilai Efisiensi Dalam Bisnis
Salah satu cara menumbuhkan nilai efisiensi dalam sebuah bisnis dapat dilakukan dengan cara melakukan penghematan terhadap biaya operasional tertentu yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Namun, jika beberapa regulasi pemerintah justru menghalau terjadinya efisiensi dalam bisnis tersebut akan memungkinkan terjadinya kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis. Jika hal tersebut terjadi sulit untuk melakukan persaingan yang kompetitif dengan bisnis lain.
Salah satu peristiwa deregulasi besar-besaran pernah terjadi di Indonesia pada masa orde baru, tepatnya tahun 1983. Awal mula terjadinya deregulasi tersebut adalah karena timbulnya kelesuan ekonomi dalam negeri yang diakibatkan oleh anjloknya harga minyak dunia yang sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi Indonesia kala itu.
Tujuan dilakukannya deregulasi oleh Presiden Soeharto adalah untuk menata ulang serta memperbaiki segala bentuk kesenjangan ekonomi di Indonesia karena kebergantungan Indonesia pada sektor industri minyak. Namun, deregulasi tersebut justru merambah pada beberapa aturan lainnya yang menyebabkan terjadi deregulasi secara besar-besaran dan berujung terjadinya krisis moneter.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, deregulasi sebetulnya memiliki 2 sisi yang saling bertolak belakang sehingga memerlukan keputusan strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Deregulasi yang awalnya diklaim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kesenjangan sosial justru dapat menimbulkan permasalah baru yang cukup kompleks.
Permasalahan tersebut muncul dengan meningkatnya utang luar negeri, melemahkan regulasi pada sistem perbankan, sehingga menimbulkan kerugian akibat maraknya kasus korupsi yang berakibat fatal dan mengantarkan Indonesia pada krisis moneter pada tahun 1998.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika pengadaan deregulasi sebetulnya memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan potensi kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat. Namun, deregulasi seharusnya dilakukan secara bertahap dengan beberapa pengawasan yang mampu menahan serta mengarahkan perekonomian agar tidak mengalami krisis yang dapat membuat terjadinya kelesuan ekonomi dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
© 2021, Writer Beta. All rights reserved.